Saat ranah politik menjadi titik fokus pergerakan ini.. Bukan berarti para jundi berdiam diri dan menyerahkan segala perjuangan bangsa pada para Da'i Parlemen..
Sebuah catatan pemikiran, bahwa pemenuhan Hak dan Kewajiban Rakyat pada Pemerintahan dapat membuahkan hasil baik bagi kemajuan Umat (Irham Nur Akbar)
Pemerintah dan Rakyat,
Rakyat dan Pemerintah. Dua buah kata yang tak terpisahkan satu sama lain, bagai
dua sisi mata uang, palsu jika yang satu hilang. Mustahil Pemerintahan berjalan
tanpa ada rakyat didalamnya. Sebab
kekuasaan pemerintahan berarti kosong jika tidak ada yang dikuasai dan
diperintah, lemah tidak memiliki kekuatan apapun.
Rakyat pun mustahil dapat hidup tanpa adanya sebuah
pemerintahan, karena rakyat adalah kumpulan individu individu yang memiliki
pemikiran dan sudut pandang berlainan. Tanpa adanya Pemerintahan yang mengatur,
maka akan terjadi kekacauan, pertikaian tanpa henti akibat kehendak yang
berbeda beda. Hanya rakyat yang terdiri dari orang orang bijak luar biasa yang
bisa hidup berdampingan tanpa diatur oleh pemerintahan. Dan rakyat seperti itu
hanyalah lakon suatu dongeng yang utopi.
Oleh sebab itu, keberadaan rakyat dan pemerintahan dalam
sebuah Negara adalah sebuah keniscayaan tidak peduli berkiblat kemana Negara
itu. Bahkan dalam Islam pun keberadaan dua unsur tadi adalah sebuah keharusan,
hanya saja tentu aturan aturan yang terterapkan antara keduanya harus sesuai
dengan kaidah Islam. Dalam Al Qur’an surat An Nisaa ayat 58-59 Allah SWT
berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada kepada Allah (Al Qur-an) dan Rasul (sunnahnya).”
Kepemilikan kekuasaan
umat Islam dalam kancah politik dan Negara menjadi harga mati dalam perjuangan
masa kontemporer, merujuk pada perkataan dua ulama besar Ibnu Taymiyah dan Imam
Al-Ghazali. Ibnu Taymiyah mengatakan, “Barangsiapa yang tidak bisa
diluruskan dengan Al-Quran maka diluruskan dengan kekuatan. Oleh karena itu agama ditegakkan dengan
Al-Quran dan senjata.” Sedangkan
Imam Al-Ghazali mengatakan, “Dunia adalah ladang akhirat. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan
dunia. Kekuasaan dan agama adalah
kembaran yang tidak dapat dipisahkan.
Agama adalah tiang, sementara penguasa adalah penjaga. Bangunan tanpa tiang akan rubuh dan apa yang
tidak dijaga akan hilang. Keteraturan
dan kedisiplinan tidak akan terwujud kecuali dengan penguasa.”
Rasulullah SAW
menyatakan, “Aku lebih utama bagi setiap Muslim ketimbang dirinya
sendiri. Siapa yang meninggalkan harta
kekayaan, maka menjadi hak warisnya.
Siapa yang meninggalkan hutang atau anak-anak dan keluarga maka aku
bertanggung jawab atas mereka.” (HR Muslim). Kewajiban Pemerintahan pada
rakyatnya tentu sudah sangat jelas, menyampaikan amanat dan memberlakukan hukum
dengan penuh keadilan. Dan kewajiban Rakyat pada Pemerintahan juga sangat
jelas, yaitu taat serta patuh pada segala keputusan dan hukum Pemerintahan.
Amanat dan hukum yang harus ditunaikan Pemerintahan mencakup segala aspek
kehidupan, mulai dari sosial, budaya, politik, ekonomi, hokum dan lain
sebagainya.
Akan terjadi
ketidak stabilan dan keadaan yang mengancam apabila salah satu dari kewajiban
ini tidak terpenuhi. Ketidak adilan penegak Hukum Pemerintah atau ketidak
taatan Rakyat pada Pemerintah. Bahaya yang ditimbulkan boleh jadi lebih besar
dibandingkan bahaya yang bisa diakibatkan serangan musuh dari Negara lain.
Mengutip perkataan salah satu tokoh dunia, Abraham Lincoln, “A Nation
divided against it self never stand”
Khalifah Abu Bakar As
Shiddiq melakukan pidato “kenegaraan” saat masa Pemerintahannya dalam upaya
menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan seperti diatas, ““Wahai manusia
seluruhnya, aku diangkat untuk memimpin kamu dan aku bukanlah orang terbaik
diantara kamu. Jika aku membuat kebaikan
maka dukunglah aku. Tetapi jika aku
membuat kejelekan maka koreksilah aku.
Kebenaran itu suatu amanat dan kebohongan itu suatu khianat….. Patuhilah
aku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya.
Bila aku mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka tiada kewajiban patuh bagi
kamu terhadap aku…. ”
Keadaan Umat bila Pemerintah
Melalaikan Kewajibannya
Rasulullah SAW pernah
berkata dalam haditsnya : “Bila amanat disia-siakan tunggulah datangnya
kiamat.” Dikatakan : “Bagaimana
bentuk penyia-nyiaannya?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila persoalan
diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat.” (H.R.
Bukhari). Orang-orang yang memiliki
sifat korup dan bengis tentu bukan ahlinya (menjadi) penguasa atau
pemerintahan.
Apabila penyelewengan
kekuasaan terjadi, ingkar atas amanah yang telah diberikan, melupakan
kewajiban-kewajibannya, zalim terhadap ketetapan ketetapan hukumnya, maka akan
terjadi bencana besar besaran pada seluruh aspek kehidupan: Sosial, Ekonomi,
Politik, Budaya, Hukum, dan akhirnya akan menghancurkan keberadaan Negara itu
sendiri. Dan kehancuran masa depan umat
menjadi hal mengerikan terakhir yang akan terjadi jika kewajiban kewajiban
tidak dilaksanakan oleh Pemerintahan.
Bermacam-macam contoh
Negara yang menyeleweng dari bentuk suatu Negara yang ideal karena tidak
menjalankan kewajiban pemerintahannya. Ada sebuah Negara dengan sistem
otoriter-diktator yang pemerintahannya membungkam segala bentuk kritik dan
aspirasi rakyat bahkan segala macam aktivitas rakyat dipantau, jika
diindikasikan mencurigakan maka Pemerintah tak ragu untuk membantai dan
menghabisi rakyatnya. Dengan seperti itu maka Pemerintahan pun akan menjadi
sangat korup karena tidak ada kekuatan yang mampu menandingi bahkan untuk
sekedar mengawasi kebijakan keuangan Negara. Sistem yang diterapkan juga akan
cenderung sekuler meski tidak secara resmi. Pemerintahan mengakui keberadaan
agama agama, namun peran agama dalam pemerintahan diminimalisir sekecil mungkin
hingga akhirnya menjadi sebuah unsur yang tidak berdaya. Budaya hedonism,
matrealisme, pragmatism akan banyak berkembang. Hingga pada puncaknya Negara
akan habis, segalanya sumber daya digerogoti pejabat pejabat busuk hingga
tersia sia.
Hal yang paling sering
terjadi dalam negara seperti di atas adalah diterapkannya politik belah bambu
oleh penguasa—satu kelompok diperlakukan istimewa, sedangkan kelompok lainnya
diinjak-injak. Dua kelompok ini kemudian dihasut untuk saling bermusuhan dan
bahkan menyerang satu dengan yang lain.
Maka, dengan itu perhatian rakyat akan terpecah oleh persoalan-persoalan
konflik horisontal dan meninggalkan persoalan-persoalan yang terkait dengan
kebobrokan pemerintah. Isu yang
dikembangkan kadang persoalan rasial, agama, fasilitas, bahkan sampai-sampai
persoalan-persoalan sepele yang kemudian direkayasa menjadi persoalan besar
yang dapat menimbulkan bentrokan.
Sungguh luar
biasa bencana yang ditimbulkan oleh fitnah. Allah SWT secara khusus
menyatakan ancaman fitnah dalam salah satu firmannya, “Dan takutlah terhadap
fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kamu semata. Dan ketahuilah bahwasanya balasan Allah
sangat berat.” (Q.S. 8/Al-Anfaal: 24). Kelalaian dalam melaksanakan aturan
Negara yang dilakukan oleh segelintir orang saja dapat memperngaruhi suhu
politik suatu Negara, kezaliman yang dilakukan oleh seorang rakyat dapat memicu
kehancuran masa depan umat, apalagi jika kelalaian dan kezaliman itu dilakukan
oleh pejabat penguasa secara “berjama’ah”?
Pemerintahan harus berfungsi sebagaimana
mestinya: Mengayomi dan mengatur rakyat secara adil dan bijaksana.
Aksi Umat dalam Menghadapi
Pemerintahan Zalim
Sebenarnya
masa depan suatu umat didalam lingkup Pemerintahan yang zalim dapat ditentukan
oleh umat itu sendiri. Kita tentu ingat Umat Nabi musa yang ditindas oleh
Penguasa Fir’aun yang kejam. Dengan keberanian kritis yang dilakukan oleh Nabi
Musa serta umatnya Allah SWT memberikan pertolongan pada mereka dengan cara
menghancurkan Fir’aun beserta pada pendampingnya. Ibnu Mas’ud meriwayatkan
bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Setiap nabi yang diutus Allah kepada suatu
kaum sebelum ku selalu punya pendukung dan pembela yang melaksanakan sunnahnya
dan mematuhi perintahnya. Kemudian kaum
itu meninggalkan generasi yang mengatakan apa yang mereka tidak lakukan,
melakukan apa yang tidak diperintahkan.
Siapa yang melawan mereka dengan kekuatan tangannya, maka dia adalah
orang mukmin. Siapa yang melawan mereka
dengan kekuatan lisannya, maka dia adalah mukmin. Siapa yang melawan mereka dengan kekuatan
hatinya, maka dia adalah mukmin. Selain
tindakan itu, tidak ada lagi keimanan sebesar zarrah pun.” (H.R Muslim).
Seperti kisah
Nabi Musa beserta kaumnya, terpeliharanya Negara dari penyelewengan penguasanya
merupakan buah kerja rakyat, orang orang kritis yang mengelilingi penguasa
tersebut. Mereka bisa dari golongan dalam Pemerintahan (Wazir atau
Menteri) atau bahkan dari golongan rakyat kecil sekalipun. Oleh sebab itu umat
tidak boleh diam saja, pasrah pada apa yang terjadi tanpa bertindak, pasrah
tertindas dan ditindas. Tidak seperti itu! Kezaliman ada di depan mata, maka
lakukanlah sesuatu untuk melawan bahkan melenyapkan kezaliman itu. Perlu
diingat, para Pemimpin peminpin itu, mereka juga muslim, sama seperti para
rakyat. Dan sesame muslim terikat oleh kontrak yang Allah tetapkan, yaitu
saling menasehati dan mengingatkan dalam kebenaran, kesabaran, dan kasih saying
(QS. Al ‘Asr: 3)
Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan,
pada suatu hari seorang sahabat, ‘Aidz ibn Amru (wafat 61 H) datang menemui
salah seorang gubernur yang bernama Ubaidillah ibn Ziyad dan menasehatinya: “Wahai
anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa seburuk-buruk
pemimpin adalah mereka yang bengis. Maka
hati-hatilah engkau agar tidak termasuk ke dalam golongan mereka.” Ubaidillah
ibn Ziyad kemudian menyahut: “Duduklah, sesungguhnya engkau hanyalah seorang
yang tidak diperhitungkan (nukhoolatun) dari sahabat-sahabat Muhammad.” ‘Aidz ibn Amru kemudian berkata: “Adakah
orang-orang yang tak diperhitungkan pada atau di antara sahabat-sahabat
Muhammad? Sesungguhnya orang-orang yang
tak diperhitungkan itu ada pada masa sesudah mereka dan di dalam masyarakat
selain mereka.”
Dalam sebuah pertemuan
di Istana Baghdad Al Hasan bin Zaid, gubernur Madinah, meminta seorang ulama
shalih bernama Ibnu Abi Dzuaib yang ada di ruang pertemuan itu untuk menilai
Khalifah Abu Ja’far Al Manshur. “Apa yang
engkau katakan tentang diriku ?” tanya
khalifah Abbasiyah itu. “Engkau
bertanya kepadaku seakan-akan kamu tidak tahu tentang dirimu sendiri?” Abi
Dzuaib balik bertanya, “Demi Allah, engkaulah yang memberitahu aku,” kata Abu
Ja’far menegaskan. Abu Dzuaib akhirnya
berkata, “Aku bersaksi engkau telah mengambil harta benda dengan cara tidak
benar, lalu engkau memberikannya kepada orang yang tidak berhak atas harta itu.
Aku juga bersaksi bahwa kezaliman merajalela di pintu rumahku.”
Mendengar hal itu Abu
Ja’far bangkit dari tempat duduknya lalu memegang tengkuk Ibnu Abi Dzuaib
seraya berkata, “Demi Allah, andaikata aku tidak sedang berdiam di tempat ini,
tentu sudah kuambil negeri Persia, Romawi, dan Turki dengan jaminan tengkukmu
ini.” Abi Dzuaib dengan tenang berkata, “Wahai Amirul Mukminin, Abu Bakar dan
Umar telah menjadi pemimpin. Mereka
berdua melaksanakan kebenaran, berbuat dengan adil, mencengkram tengkuk
orang-orang Persia dan Romawi serta dapat menonjok hidung mereka.” Abu Ja’far melepaskan tangannya dari tengkuk
Ibnu Abi Dzuaib seraya berkata, “Demi Allah, kalau bukan karena engkau orang
yang jujur, tentu aku akan membunuhmu.”
Abi Dzuaib berkata, “Demi Allah wahai Amirul Mukminin, aku memberi
nasihat kepadamu lantaran anakmu, Al Mahdi.” (Diriwayatkan
oleh Imam Asy-Syafi’i).
Berpikir kritis
terhadap setiap Pemerintahan menjadi sebuah kewajiban bagi rakyat, dengan
melaksanakan kewajiban ini, Insya Allah para penguasa akan terketuk hati
nuraninya agar menjalankan amanat sesuai dengan kewajibannya. Memberikan aturan
dan hukum yang berkeadilan bagi rakyat. Jika Pemerintah yang zalim tidak mau
menerima kritik dan aspirasi dari rakyat, maka akan terjadi sunatullah
dimana akumulasi dari ketidak puasan rakyat akan memuncak dan memaksa
terjadinya perubahan-perubahan Pemerintahan secara lebih tidak terkendali .
Kekacauan dan fitnah mungkin akan banyak terjadi dalam masa perubahan itu, dan
tidak bisa dipungkiri bahwa kekacauan dan fitnah adalah hal yang mengerikan.
Tetapi, sebagaimana terjadi pada masa-masa lalu, hal itu tidak dapat dihindari dalam
mengiringi kemunculan terjadinya perubahan yang lebih menjanjikan masa depan.
Irham Nur Akbar
Mahasiswa Program Studi Arab FIB UI
